Pelarangan pembangunan tol di Jakarta

Jalan tol Jagorawi

 Salah satu hasil dari pembangunan ekonomi adalah adanya jalur tol di daerah ibukota Jakarta. Memang kelihatannya memudahkan masyarakat untuk bertransportasi untuk kalangan orang bermobil tidak untuk rakyat miskin yang hanya bisa menggunakan angkutan umum saja. Tentu saja pembangunan ekonomi ini tidak selamanya menguntungkan. Tujuan dari pembangunan ekonomi sendiri untuk meratakan kesejahteraan rakyatnya tapi justru berbanding terbalik.

Setelah saya meneliti lagi bagaimana dampak dari pembangunan ekonomi ini ternyata masyarakat miskin belum merasa adil dengan pembangunan tol yang akan terus dibangun lagi. Jika pembangunan tol terus dilakukan yang ada perumahan rakyat kecil yang akan dikorbankan. Misalnya penggusuran pemukiman penduduk yang menyebabkan mereka tidak mempunya tempat tinggal lagi.

Maka dari itu tokoh Faisal Basri (calon Gubernur DKI Jakarta) mengatakan jangan ada lagi pembangunan tol di Jakarta. Pembangunan tol itu hanya membuat semakin macet karena semakin banyak orang kaya yang memiliki mobil pribadi. Rakyat miskin hanya bisa menggunakan angkutan umum, tapi angkutan umum sekarang kurangnya kepedulian dari pemerintah yang membuat tidak nyaman.

Jadi tidak selamanya hasil dari pembangunan ekonomi berjalan mulus. Tujuan pembangunan ekonomi sendiri untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan standar hidupnya.

Ketenagakerjaan

Dalam aspek kehidupan manusia ketenagaankerja mencangkup:
1. Angkatan kerja >> sebagian jumlah penduduk yang punya pekerjaan
2. Tenaga kerja >> seluruh jumlah penduduk yang dapat bekerja dan sanggup bekerja
3. Bukan tenaga kerja >> mereka yang belum mencukupi umur untuk bekerja walau sudah ada permintaan bekerja
4. Usia produktif >> tingkat umur yang sudah diharapkan bekerja dan menghasilkan pendapatan
5. Kesempatan kerja >> hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja
6. Pasar tenaga kerja >> pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli

Penduduk merupakan sumber angkatan kerja sehingga profil ketenagakerjaan merupakan gambaran kondisi demografi. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan sendirinya akan mencerminkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi pula.

Demikian pula dengan program peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas dari mereka yang pendapatan individunya masih rendah. Program pemerintah tersebut akan dapat membuka dan memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan penduduk miskin.


Penduduk usia kerja digolongkan sebagai angkatan kerja bila mereka mencari pekerjaan dan secara ekonomis berpotensi menghasilkan pendapatan, dan digolongkan sebagai bukan angkatan kerja bila mereka bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. 


Peneliti Independen dan tenaga ahli Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Iswan Abdullah menilai, masalah ketenagakerjaan, khususnya angkatan kerja yang sudah bekerja dan upah pekerja di Indonesia dapat menghambat laju investasi asing langsung (FDI/foreign direct invesment) di Indonesia. Pasalnya, upah pekerja jadi salah faktor dominan dalam FDI.

Jumlah angkatan kerja tahun sebelumnya merupakan faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap masuknya investasi langsung di Indonesia, akan tetapi jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja pada tahun sebelumnya dan upahnya dua tahun sebelumnya jadi faktor negatif terhadap FDI,

Berdasarkan sample data tahun 1973-2004 pada penelitian yang pernah ia lakukan pada 2007 silam, upah pekerja menempati urutan ketujuh dari delapan faktor yang mempengaruhi FDI di Indonesia.

Menurutnya, faktor upah memang masih lebih rendah bila dibandingkan tujuh faktor lainnya. Perhitungan itu berdasarkan nilai elastisitas dari keseluruhan delapan faktor, dari yang teratas, yakni angkatan kerja (Elastisitas 28,44), pendapatan perkapita (3,01), kesempatan kerja (2,78), nikai tukar valas rupiah dolar (0 ,54 ), pertumbuhan ekonomi (0,41), nilai ekspor (0,36), upah pekerja (0,21), dan inflasi (0,12).

Seharusnya pemerintah harus lakukan peningkatan skill dan kompetensi para angkatan kerja yang sudah bekerja sehingga menjadi daya tarik bagi para investor asing nantinya.

Selain itu, lanjutnya, perlu adanya kenaikan upah minimum pekerja (UMP) dari pemerintah guna meningkatkan daya beli pekerja saat terjadi inflasi yang tinggi. Dampak krisis ekonomi akan berpengaruh terhadap pekerja berpenghasilan UMP. Bila tidak ada peningkatan upah, maka akan menyebabkan aksi besar-besaran yang dilakukan oleh para buruh nantinya.

Angkatan kerja dan upah juga menjadi faktor dominan untuk meningkatkan FDI, sehingga harus menuntut kenaikan UMP. Indonesia pun menjadi negara yang paling kondusif dan aman sebagai tujuan investasi (asing),